Tugas Ekonomi Koperasi

1.   Jelaskan dampak berdirinya organisasi koperasi bagi perekonomian Indonesia !

Jawab :

Koperasi sudah turut berperan dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Itu ditunjukkan dari kemampuan Koperasi mencapai angka 24,94% dalam penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB) dan 0,32-0,6 persen dalam penciptaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan Negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Koperasi mampu mewadahi kegiatan ekonomi kerakyatan yang pada umumnya adalah merupakan golongan rakyat menengah kebawah (miskin), dengan adanya koperasi diharapkan mereka dapat mengembangkan kegiatan ekonominya yang akan berdampak pada meningkatnya jumlah pendapatan. Dengan pembinaan dan pelatihan yang serius dan profesional serta berkelanjutan kepada rakyat kecil, sehingga mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta peningkatan pendapatan, bukan tidak mungkin koperasi secara perlahan akan memberikan manfaat dalam menurunkan permasalahan ekonomi yang paling mendasari yaitu kemiskinan.

Dampak koperasi terhadapa proses pembangunan social ekonomi

A.  Dampak Mikro dari suatu Koperasi

1.   Dampak mikro yang bersifat langsung terhadap para anggota dan perekonomiannya, yang timbul dari peningkatan jasa pelayanan perusahaan koperasi dan dari kegiatan-kegiatan kelompok koperasi. Jika pelayanan tersebut diterima oleh anggota dapat : menerapkan metode-metode produksi yang inovatif, yang memungkinkan peningkatan produktivitas dan hasil produksi keseluruhannya dalam jumlah yang besar . melakukan diversivikasi atau spesialisasi dalam proses produksinya.

2.  Dampak mikro yang bersifat tidak langsung terhadap lingkungann organisasi kopersi dapat secara serentak memberikan kontribusi pada perkembangan social dan ekonomi. Dampak-dampak persaingan dari koperasi; pembentukan suatu perusahaan koperasi dalam situasi pasar yang ditandai oleh persaingan, akan memaksa para pesaing lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan mereka.

B.  Dampak Makro dari Organisi Koperasi

Ada 4 kontribusi-kontribusi dalam beberapa bidang :

1.     Politik

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “politik”, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi, yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga-lembaga kopersi yang diorganisasi secara demokratis.

2.     Sosial

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan “social budaya”. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur social yang ada, dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya.

3.   Ekonomi  Sosial

Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara social ekonomis “lemah” dan “miskin”, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan social.

4.   Ekonomi

Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi :

a.  perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri.

b.  diversivikasi struktur produksi, perluasan usaha pengadaan bahan makanan dari bahan mentah.

c.  peningkatan pendapatan dan perbaikan situasi ekonomi para petani, pengrajin, dan pekerja lepas dapat mengurangi kemiskinan di pedesaan.

d.  peningkatan kegiatan pembentukan modal dan perbaikan “modal manusia” melalui pendidikan latihan manajer, karyawan, dan anggota.

e.  Transformasi secara bertahap para petani yang orintasinya pada pemenuhan kebutuhan dasar ke dalam suatu system ekonomi yang semakin berkembang, melalui pembagian kerja dan spesialisasi yang semakin meningkat.

f.  Pengembangan pasar, perbaikan stuktur pasar, perilaku pasar dan prestasi pasar, dan persaingan semakin efektif akan memperbaiki koordinasi yang saling membantu dari berbagai rencana ekonomi konsumen dan produsen berbagai barang dan jasa.

2. Kenapa ekonomi koperasi pada saat ini tidak berkembang pesat di Indonesia ?

     Jawab  :

     A. Faktor Internal

      - tingkat pendidikan pengurus dan anggota umumnya masih rendah
- keterampilan dan keahlian anggota masih terbatas
- banyak anggota koperasi yang tidak mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

B. Faktor Eksternal

      - kurangnya dukungan dari pemerintah dalam hal pelayanan, fasilitas dan penyuluhan.
- banyak badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi.
- masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
- koperasi juga terhambat karena kurang kerjasama di bidang ekonomi.

3. Menurut pandangan saudara bagaimana peran perguruan tinggi , pemerintah , perbankan dan masyarakat menjadi hal yang sangat penting bagi pertumbuhan koperasi diindonesia !

Jawab :

a.   Perguruan tinggi : tiap perguruan tinggi adalah penting memberikan pengetahuan tentang koperasi. Dan terbukti oleh  Universitas Gunadarma yang memasukan tetang koperasi kedalam mata kuliahny yaitu Ekonomi Koperasi. Dan dengan itu mahasiswa bisa mengerti tentang koperasi dan paham akan kelebihan, kekurang dan system berkerja koperasi itu sendiri. Maka diharapkan mahasiswa dapat membantu pertumbuhan koperasi juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki koperasi, bahkan turut dan terjun langsung dalam koperasi. Semua dikarenakan mahasiswa telah mempelajari sebelumnya.

b. Pemerintah : Peranan pemerintah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi antara lain dengan memberi bimbingan berupa penyuluhan, pendidikan ataupun melakukan penelitian bagi perkembangan koperasi serta bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Pemerintahan juga bisa melakukan pengawasan termasuk memberi perlindungan terhadap koperasi berupa penetapan bidang kegiatan ekonomi yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Selanjutnya pemerintah juga bisa memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan, serta pengembangan jaringan usaha dan kerja sama. Maka dari pada itu peran pemerintah ini penting agar keberadaan koperasi terus berkembang maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama rakyat miskin

c.   Perbankan : Dalam menjaga dan membuat perekonomian bangsa membaik, maka seharusnya perbankan di Indonesia dapat membantu koperasi, semisal dalam bentuk permodalan tanpa ada bunga.

d. Masyarakat : Dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan koperasi. Dengan cara menjadi anggota saja bisa dianggap cukup. Dan juga masyarakat diharapkan dapat menggunakan atau membeli semua jasa dan barang yang diperjualkan di koperasi guna menjadi terus kegiatan koperasi. Sehingga koperasi dapat berkembang dan bukannya malah bubar.

Sumber :

http://gustyrandaa.blogspot.com/2012/01/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.html

http://luluwahyuni.blogspot.com/2010/12/peranan-koperasi-dalam-pembangunan.html

Biodata Menteri Koperasi dan UMKM

Profil Biodata Drs. AA Gede Ngurah Puspayoga Menteri Koperasi dan UMKM RI – Presiden Indonesia Jokowi, akhirnya memilih AA Gede Ngurah Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di kabinet Kerja Jokowi Jk Tahun 2014-2019.

Nama                              : Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
Profesi                            : Menteri Keperasi dan UMKM RI

Tempat, Tanggal Lahir  : Denpasar, Bali, 7 Juli 1965

Usia                                : 49 tahun

Warga Negara                : Indonesia

Keluarga                         :

§       IGA Bintang Darmawati, SE (istri)

§      AA Ngurah Abiyoga (anak)

PENDIDIKAN

·         SD Negeri 10, Denpasar tahun 1977

·         SMP Negeri 1, Denpasar tahun 1981

·         SMA Negeri 1, Denpasar tahun 1984

·         Universitas Ngurah Rai, Denpasar (S-1) tahun 1991

KARIR

a.       Pekerjaan: Dosen Universitas Ngurah Rai, Denpasar

b.      Pemerintahan:

§  Wali Kota Denpasar ( 2000 - 2005 )

§  Wali Kota Denpasar ( 2005 - 2008 )

§  Wakil Gubernur Bali ( 2008 - 2013 )

c.       Legislatif:

·         DPRD Kab/Kota dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) (1999 - 2000) Keterlibatan dalam Organisasi

·         Ketua DPRD II dari Fraksi PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

·         Wakil Gubernur Bali periode 2008-2013, Wali Kota Denpasar periode 2000-2005 dan 2005-2008

KEGIATAN LAIN:

a.       Anggota Tim Sukses KLB PDI Perjuangan, Surabaya

b.      Pengurus Sekehe Teruna Teruni

c.       Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Ngurah Rai

d.      Dewan Pertimbangan DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar

e.       Ketua DPC PDI Perjuangan Bali Kota Denpasar

f.       Wakil Ketua DPC PDI Kota Denpasar

g.       Pengurus Desa PDI ( 1982 )

h.      Peserta Kongres V PDI Perjuangan Kota Denpasar ( 1999 )

i.        Peserta Kongres PDI Perjuangan di Semarang ( 2001 )

Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Sebelum menjadi Wali Kota Denpasar untuk periode 2000-2005 dan 2005-2008, tetapi tidak terselesaikan disebabkan dirinya terpilih menjadi wakil gubernur mendampingi I Made Mangku Pastika dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2008. Pada tahun 2013, ia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Bali periode 2013-2018 yang diusung oleh PDI Perjuangan didampingi oleh Dewa Nyoman Sukrawan yang merupakan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 2009-2014. Sejak 27 Oktober 2014, ia menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UMKM di era pemerintahan Jokowi - JK pada Kabinet Kerja.

Drs Anak Agung Ngurah Puspayoga (48), pria berdarah biru kelahiran Puri Satria, Denpasar 7 Juli 1965 sejak remaja, memang sudah berkecimpung dalam politik mengikuti sepak terjang ayahnya Cokorda Bagus Sayoga (alm), seorang tokoh partai PNI di Bali yang kini menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bali. Suami dari Nyonya I.G.A Bintang Darmawati itu mengorbankan pendidikan perguruan tinggi di luar negeri hanya untuk mengabdikan diri di partai, karena tahun 1984, atau 30 tahun yang silam kala itu tidak ada yang mau dan berani menjadi pengurus partai berlambang kepala banteng.

Puspayoga lulusan dari SMAN 1 Denpasar langsung berangkat ke Australia untuk mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan di negara Kangguru, namun cita-citanya terpaksa dikorbankan demi mengabdikan diri kepada partai demi kepentingan rakyat banyak. Kondisi partai saat itu sangat berbeda dengan sekarang, di mana para kader maupun non kader saling berebut untuk menjadi pengurus PDIP maupun untuk mendapatkan rekomendasi guna bisa maju dalam pemilihan bupati, wali kota dan gubernur. Puspayoga yang sudah mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan di Australia saat itu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat, namun akhirnya diputuskan untuk mengikuti keinginan ayahnya Cokorda Bagus Sayoga untuk pulang kembali ke Bali. 

Puspayoga pada masa-masa genting itu ditunjuk dan dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Denpasar. Sejarah berputar dan membawa PDI Pro-Megawati yang berubah menjadi PDI Perjuangan di Bali dan Indonesia umumnya berhasil memenangkan pemilihan umum 1999. Anggota DPRD kabupaten/kota maupun DPRD Bali hasil Pemilu 1999 lebih dari 70 % didominasi kader-kader PDI P yang tahan banting, termasuk AAN Puspayoga memperoleh kesempatan mengabdikan diri menjadi Ketua DPRD Kota Denpasar. Tak berapa lama kemudian ayah dari AA Abiyoga dipercaya menjadi wali kota Denpasar selama dua masa jabatan (2000-2005, 2005-2008) dan selanjutnya menjadi Wakil Gubernur Bali periode 2008- 2013 mendampingi Made Mangku Pastika. Dia memperoleh sekian banyak penghargaan dari pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia internasional, salah satunya adalah penghargaan Manggala Karya Kencana dari Kepala BKKBN. Penghargaan tersebut berkat kepeloporan, pengabdian, dedikasi dan kepedulian dalam memajukan program keluarga berencana (KB) serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS).

Anak Agung Ngurah Puspayoga kini berpasangan dengan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) diusung PDI P sebagai kandidat gubernur Bali dalam Pilkada yang digelar 15 Mei 2013. Paket Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) merupakan kader PDIP Bali yang baru pertama kali diusung partai berlambang kepala banteng kekar dalam lingkaran sejak kemenangan PDI P tahun 1999. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga didaulat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Penetapan ini diumumkan Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2014).

Soal kedekatan dengan petinggi PDIP yang jadi partai pengusung Jokowi, Puspayoga tak menampiknya. Ia menyebut telah menjadi kader dan pengurus partai di Bali sejak remaja. Ayahnya, Cok Sayoga adalah Ketua DPD PDI Bali diperiode 1980-an. Puspayoga bahkan menuturkan, keluarganya sudah memiliki keakraban dengan almarhum Taufik Kiemas dan Megawati Soekarno Putri sejak lama. Ada dua mobil yang menjadi tanggung jawab perawatan buat Puspayoga. Mega pernah menyebut Puspayoga sebagai anak kandung PDIP saat wali kota Denpasar periode 2000-2005 dan 2005-2008 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2013 melawan pasangan I Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta.

Ø Opini :

Menurut kami, Puspayoga pantas menempati posisi sebagai Menteri Koperasi dan UMKM karena beliau sudah memiliki pengalaman sejak masih menjadi Walikota Denpasar dan Wakil Gebernur Bali. Terlebih Bali sudah berkali-kali meraih penghargaan mengenai perkoperasian dan UMKM sehingga hal ini sangat relevan dengan posisi menteri tersebut .

Referensi:

http://tokohpenemu.blogspot.com/2014/10/biografi-ngurah-puspayoga-menteri.html

Tugas Softskill Koperasi (Permodalan dalam Koperasi dan SHU)

PERMODALAN DALAM KOPERASI

A. Arti Modal Koperasi

Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan

kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang.

B. Sumber Modal Menurut UU No. 12 Tahun 1967 dan Menurut UU No. 25  

    Tahun 1992

Sumber modal menurut UU No. 12 tahun 1967 pasal 32, yaitu :

1. Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman,   

    penyisihan-penyisihan hasil usahanya termasuk cadangan-cadangan dan sumber lain.

2. Simpanan anggota di dalam koperasi terdiri atas :

- Simpanan pokok;

- Simpanan wajib;

- Simpanan sukarela.

3. Simpanan sukarela dapat diterima oleh koperasi dari bukan anggota.

Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 41, modal koperasi bersumber dari :

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

2. Modal sendiri dapat berasal dari :

- Simpanan pokok;

- Simpanan wajib;

- Simpanan cadangan;

- Hibah.

3. Modal pinjaman dapat berasal dari :

- Anggota;

- Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

- Bank dan lembaga keuangan lainnya;

- Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

- Sumber lain yang sah.

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok untuk setiap anggota sama dan tidak dapat diambil selama masih menjadi anggota koperasi.

Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dengan jumlah yang sama setiapbulannya. Simpana wajib ini tidak dapat diambil oleh anggota selama masih menjadi anggota koperasi.

Simpanan sukarela sama seperti simpanan diatas, tetapi dapat diambil sewaktu-waktu.

Hibah merupakan sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian yang tidak mengikat.

C. Distribusi Cadangan Koperasi (Cadangan Permodalan)

Dana cadangan diperoleh dan dikumpulkan dari penyisihan SHU tiap tahun, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian dan pemupukan modal sewaktu-waktu. Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi dapat ditambah dengan simpanan. Pemupukan dana cadangan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan presentase tertentu dari SHU. Sesuai anggaran  dasar yang ditunjuk UU No.12 tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU disisihkan untuk dana cadangan, apabila usaha tersebut berasal dari anggota. Sedangkan untuk usaha yang bukan berasal dari anggota, 60% dari SHU disisihkan untuk dana cadangan. Dilihat dari tujuan dana cadangan untuk menutup kerugian setelah mencapai sekurang-kurangnya seperlima dari jumlah koperasi. Sebelum jumlahnya mencapai tersebut, penggunaannya hanya dibatasi untuk menutup kerugian. Apabila telah melampaui, dana cadangan dapat didistribusikan untuk meningkatkan jumlah operating capital koperasi maupun perluasan usaha.

SHU = LABA / RUGI

A. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau biaya total dalam satu tahun buku. Dari aspek legalistik, pengertian SHU menurut pasal 45 UU No. 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut.

(a). SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku yang  

       bersangkutan.

(b). SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha

       yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam koperasi, serta digunakan untuk

       keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan

       rapat anggota.

(c). Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

B. Informasi Dasar Penghitungan SHU

Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan bila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut.

a. SHU Total Koperasi pada satu tahun buku.

b. Persentase bagian SHU anggota.

c. Total simpanan seluruh anggota.

d. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.

e.  Jumlah simpanan per anggota.

f.  Omzet atau volume usaha per anggota.

g.  Persentase bagian SHU untuk simpanan anggota.

h.  Persentase bagian SHU untuk transaksi usaha anggota.

Makna dari istilah-istilah tersebut:

a. SHU total koperasi

Adalah sisa hasil usaha yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (profit after tax). Informasi ini diperoleh dari neraca atau laporan laba-rugi koperasi.

b. Transaksi anggota

Adalah kegiatan ekonomi (jual-beli barang atau jasa), antara anggota koperasinya. Dalam hal ini posisi anggota adalah sebagai pemakai sekaligus pelanggan koperasi. Informasi ini diperoleh dari pembukuan (buku penjualan dan pembelian) koperasi dari buku transaksi ushaa anggota.

c. Partisipasi modal

Adalah kontribusi anggota dalam memberi modal pada koperasi, yaitu dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya. Informasi ini diperoleh dari buku simpanan anggota.

d. Omzet atau volume usaha

Adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

e. Persentase bagian SHU untuk simpanan anggota

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk modal anggota.

f.  Persentase bagian SHU untuk transaksi usaha anggota

Adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

C. Rumus Pembagian SHU

Acuan dasar untuk SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah pasal 5 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dalam penjelasannya menjelaskan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu sebagai berikut.

a. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik sekaligus investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasi sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut.

(1) Cadangan Koperasi                                   (5) Dana Pendidikan

(2) Jasa Anggota                                             (6) Dana Sosial

(3) Dana Pengurus                                          (7) Dana untuk Pembangunan Lingkungan   

(4) Dana Karyawan

D. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Dalam koperasi, anggota berfungsi ganda, yaitu sebagai pemilik (owner) dan sekaligus pelanggan (customer). Sebagai pemilik, seorang anggota berkewajiban melakukan investasi. Dengan demikian, sebagai investor, anggota berhak menerima hasil investasinya. Di sisi lain, sebagai pelanggan, seorang anggota berkewajiban berpartisipasi dalam setiap transaksi bisnis di koperasinya. Seiring dengan prinsip-prinsip koperasi, maka anggota berhak menerima sebagian keuntungan yang diperoleh koperasinya.

Agar tercermin asas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut.

a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

c. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

d.         SHU anggota dibayar secara tunai.

Sumber : http://tugasataulain2.blogspot.com/2014/10/shu-laba-rugi.html

EKONOMI KOPERASI

1. SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Pada tahun 1896 di Purwokerto, Patih Raden Ngabei Aria Wiria Atmaja, mendirikan sebuah Bank Simpan Pinjam dengan model koperasi kredit seperti di Jerman, untuk menolong teman – temannya para pegawai negeri (priyayi), yang makin menderita karena terjerat oleh para “lintah darat” yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Bank tersebut diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” yang artinya Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto, atau dalam bahasaInggris “The Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”.

Cita – cita tersebut dilanjutkan oleh seorang asisten residen Belanda, yang bernama De Wolffvan Westerrode. Ia pergi ke Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan menjadiBank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, karena menurutnya para petani juga perlu dibantu dari jeratan para “lintah darat”. Ia juga menganjurkan mengubah bank tersebut menjadi koperasi. Ia pun mendirikan lumbung – lumbung desa yang akan dijadikan Koperasi Kredit Padi. Tetapi pada saat itu, pemerintah Belandaberpendapat lain. Bank Pertolongan, Tabungan, dan Pertanian, dan lumbung – lumbung desa tersebut tidak dijadikan koperasi, tetapi pemerintah Belanda membentuk lumbung – lumbung desa baru, bank – bank desa, rumah gadai, dan centrale kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang merupakan badan usaha pemerintah dan dipimpin oleh pemerintah.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915, dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging. Lalu pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie, yang bertugas menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Komisi ini diketuai oleh Dr. J. H. Boeke sebagaiAdviseur voor Volks-credietwezen.

Pada tahun 1927, dibuat peraturan Regeling Inlandschhe Cooperatieve. Pada tahun yang sama, terbentuklah Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi.

Pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, didirikan koperasi Kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan dengan baik, akan tetapi fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengambil keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Pada tanggal 12 Juli 1947, diselenggarakan kongres koperasi se-Jawa yang pertama di Tasikmalaya. Pada saat itu dibentuklah SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia). Kemudian tanggal tersebut, ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1960 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Setahun kemudian (1961), diselenggarakan MUNASKOP I (Musyawarah Nasional Koperasi I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Kemudian pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkanUndang – Undang No. 14 tahun 1965, mengenai prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis)diterapkan dalam koperasi. Pada tahun ini juga, diselenggarakan MUNASKOP II (Musyawarah Nasional Koperasi II) di Jakarta.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1967, mengenai pokok – pokok perkoperasian disempurnakan dan diganti dengan Undang – Undang No. 25 tahun 1992, mengenai perkoperasian. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995, mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dan koperasi. Bapak Koperasi Indonesia adalah Mohammad Hatta.

 SEJARAH KOPERASI DI DUNIA

Gerakan koperasi pertama kali diterapkan oleh Robert Owen (1771 - 1858), yaitu dalam usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Lalu gerakan koperasi ini dikembangkan oleh seorang pendiri toko koperasi di Brighton – Inggris, yang bernama William King (1786 - 1865). Pada 1 Mei 1828, William King menerbitkan sebuah publikasi bulanan yang bernama “The Cooperator”, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Pada tahun 1844 diRochdale – Inggris, berdirilah sebuah koperasi modern, sampai pada tahun 1852 jumlah koperasi di Inggrissudah mencapai 100 unit koperasi.

Selain di Inggris, koperasi juga mulai berkembang di sejumlah negara. Misalnya, di Jerman koperasi berkembang pada tahun 1818 – 1888, yang dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffeisen. DiDenmark, koperasi berkembang pada tahun 1808 – 1883 yang dipelopori oleh Herman Schulze dan juga oleh Pastor Christiansone yang mendirikan koperasi pertanian. Lalu di Perancis, perkembangan koperasi dipelopori oleh Charles Fourier dan Louis Blanc yang mendirikan Koperasi Produksi yang mengutamakan kualitas barang.

Lalu pada tahun 1862, dibentuklah sebuah Pusat Koperasi Pembelian yaitu CWS (Cooperative Wholesale Society). Dan pada tahun 1896 di London, terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance), maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional.

2. PRINSIP KOPERASI

Prinsip Koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan oleh Federasi Koperasi Non-pemerintah Internasional atau yang dikenal dengan sebutan ICA (International Cooperative Alliance) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

Berikut ini adalah beberapa prinsip – prinsip koperasi, yaitu : Prinsip Munkner, Prinsip Rochdale, Prinsip Raiffeisen, Prinsip Herman Schulze, Prinsip ICA (International Cooperative Allience), Prinsip KoperasiIndonesia versi UU No. 12 tahun 1967, dan Prinsip Koperasi Indonesia versi UU No. 25/1992

2.1.   PRINSIP MUNKNER

•    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•    Koperasi sebagai kumpulan orang-orang

•    Pengembangan dan pendidikan anggota

•    Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

•    Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis

•    Modal yang berkaitan dengan aspek sosial, tidak dibagi

•    Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

•    Perkumpulan dengan sukarela

•    Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

•    Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

2.2.   PRINSIP ROCHDALE

•    Keanggotaan bersifat terbuka

•    Pengawasan secara demokratis

•    Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip – prinsip anggota

•    Bunga atas modal dibatasi

•    Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa para anggota

•    Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•    Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

•    Netral terhadap politik dan agama

2.3.   PRINSIP RAIFFEISEN

•    Swadaya

•    Daerah kerja terbatas

•    Sisa hasil usaha untuk cadangan

•    Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•    Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•    Usaha hanya kepada anggota

•    Keanggotaan atas dasar watak dan bukan uang

2.4.   PRINSIP HERMAN SCHULZE

•    Swadaya

•    Daerah kerja tidak terbatas

•    Sisa hasil usaha untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

•    Tanggung jawab anggota terbatas

•    Pengurus bekerja untuk mendapat imbalan

•    Usaha tidak terbatas dan tidak hanya untuk anggota

2.5.   PRINSIP ICA (INTERNATIONAL COOPERATIVE ALLIANCE)

•    Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat

•    Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

•    Modal menerima bunga yang terbatas

•    Sisa hasil usaha dibagi 3 : untuk cadangan, masyarakat, dan dibagikan kepada anggota sesuai        

     dengan jasa masing-masing

•    Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

•    Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional   

      maupun internasional

2.6.   PRINSIP KOPERASI INDONESIA MENURUT UU NO. 12/1967

•    Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

•    Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi  sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

•    Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota

•    Adanya pembatasan bunga atas modal

•    Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

•    Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

•    Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

2.7.   PRINSIP KOPERASI INDONESIA MENURUT UU NO. 25/1992

•    Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•    Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

•    Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan jasa usaha para anggota

•    Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

•    Kemandirian              

•    Pendidikan perkoperasian

•    Kerjasama antar koperasi