Kasus PT Carrefour dengan KPPU
Seiring dengan perkembangan, persaingan usaha,
khususnya pada bidang ritel diantara pelaku usaha semakin keras. Untuk
mengantisipasinya, Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang Undang No. 5 Tahun
1999 tentang praktek Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan
hadirnya undang - undang tersebut dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya,
yaitu KPPU, diharapkan para pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sehingga
seluruh kegiatan ekonomi dapat berlangsung lebih efisien dan memberi manfaat
bagi konsumen.
Di dalam kenyataan yang terjadi,
penegakan hukum UU praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini masih
lemah. Dan kelemahan tersebut "dimanfaatkan" oleh pihak Carrefour
Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis dengan mengakuisisi PT Alfa
Retailindo Tbk. Dengan mengakuisisi 75% saham PT Alfa Retailindo Tbk dari Prime
Horizon Pte Ltd dan PT Sigmantara Alfindo. Berdasarkan laporan yang masuk ke
KPPU, pangsa pasar Carrefour untuk sektor ritel dinilai telah melebihi batas
yang dianggap wajar sehingga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak
sehat.
Dari latar belakang di atas dapat
ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Sejauh mana PT Carrefour
melanggar Undang Undang No. 5 Tahun 1999, sanksi apa yang telah
diberikan untuk pelanggaran tersebut, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh
pemerintah dalam menangani kasus tersebut ?
Kasus PT Carrefour
sebagai Pelanggaran Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Salah
satu aksi perusahaan yang cukup sering dilakukan adalah pengambil alihan atau
akuisisi. Dalam UU No. 40/3007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa
hanya saham yang dapat diambila alih. Jadi, asset dan yang lainnya tidak dapat
di akuisisi.
Akuisisi biasanya menjadi salah
satu jalan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Dalam bahas
inggrisnya dikenal dengan istilahacquisition atau take
over. Pengertian acquisition atau take over adalah
pengambilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh suatu perusahaan
lain. Istilah Take Over sendiri memiliki 2 ungkapan:
1. Friendly take over (akuisisi
biasa)
2. Hostilr take over (akuisisi yang
bersifat "mencaplok"), Pengambilalihan tersebut ditempuh dengan cara
membeli saham dari perusahaan
tersebut.
Esensi dari akuisisi adalah
praktek jual beli. Dimana perusahaan pengakuisisi akan menerima hak atas saham
dan perusahaan terakuisisi akan menerima hak atas sejumlah uang harga saham
tersebut. menurut pasal 125 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang menjelaskan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan. Jika pengambilalihan dilakukan oleh
perseorangan, maka keputusan akuisisi harus mendapat persetujuan dari RUPS. Dan
pasal yang sama ayat 7 menyebutkan pengambilalihan saham perseroan lain
langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan
pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan
oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap
memperhatikan anggaraan dasar perseroan yang diambil alih.
Dalam mengakuisisi perusahaan yang
akan mengambilalih harus memperhatikan kepentingan dari pihak yang terkait yang
disebutkan dalam UU No. 40 tahun 2007, yaitu Perseroan, Pemegang Saham Minoritas,
Karyawan Perseroan, Kreditor, Mitra Usaha lainnya dari Perseroan, masyarakat
serta persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Dalam sidang KPPU tanggal 4
November 2009, Majelis Komisi menyatakan Carrefour terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 17 (1) dan Pasal 25 (1) huruf a UU No.5/1999 tentang
larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 17 UU
No.5/1999, yang memuat ketentuan mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk
melakukan penguasaan pasar, sedangkan Pasal 25(1) UU No.5/1999 memuat ketentuan
terkait dengan posisi dominan.
Majelis Komisii menyebutkan
berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama pemeriksaan perusahaan itu
pangsa pasar perusahaan ritel itu meningkat menjadi 57,99% (2008) pasca
mengakuisisi Alfa Retailindo. Pada 2007, pangsa pasar perusahaan ini sebesar
46,30%. Sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi menguasai pasar dan
mempunyai posisi dominan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 Ayat 2 UU
No. 5 Tahun 1999.
Berdasarkan pemeriksaan, menurut
Majelis KPPU, penguasaan pasar dan posisi dominan ini disalahgunakan kepada
para pemasok dengan meningkatkan dan memaksakan potongan- potongan harga
pembelian barang - barang pemasok melalui skema trading terms. Pasca
akuisisi Alfa Retailindo, sambungnya, potongan trading terms kepada pemasok
meningkat dalam kisaran 13%-20%. Pemasok, menurut majelis komisi, tidak berdaya
menolak kenaikan tersebut karna nilai penjualan pemasok di Carrefour cukup
Signifikan.
Kesimpulannya :
Pelanggarab etika bisnis dapat melemahkan daya siang
hasil industri dipasar internasional. Ini bisa terjadi sikap para pengusaha
kita. Kecendrungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat
keprihatinan banyak pihak. Pengabaian etika bisnis dirasakan akan membawa
kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional.
Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan
menghancurkan nama mereka sendiri dan negara.
Sumber
: http://aryo-bony-anggoro.mhs.narotama.ac.id/2011/10/23/kasus-monopoli-pasar-carrefour-indonesia/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar