NAMA
: CITRA AYU DANISA
NPM : 11213939
KELAS : 4EA28
SOFTSKILL ETIKA BISNIS
CONTOH
KASUS : CSR PT Freeport Indonesia
Beberapa permasalahan atau kasus CSR yang melibatkan
PT Freeport Indonesia dan dipublikasikan oleh beberapa media di tanah air
antara lain:
Biaya CSR kepada sedikit rakyat Papua yang
digembor-gemborkan itu pun tidak seberapa karena tidak mencapai 1 persen
keuntungan bersih PT FI. Malah rakyat Papua membayar lebih mahal karena harus
menanggung akibat berupa kerusakan alam serta punahnya habitat dan vegetasi
Papua yang tidak ternilai itu. Biaya reklamasi tersebut tidak akan bisa
ditanggung generasi Papua sampai tujuh turunan. Selain bertentangan dengan PP
76/2008 tentang Kewajiban Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, telah terjadi
bukti paradoksal sikap Freeport (Davis, G.F., et.al., 2006). Kestabilan
siklus operasional Freeport, diakui atau tidak, adalah barometer penting
kestabilan politik koloni Papua. Induksi ekonomi yang terjadi dari berputarnya
mesin anak korporasi raksasa Freeport-McMoran tersebut di kawasan Papua
memiliki magnitude luar biasa terhadap pergerakan ekonomi kawasan, nasional,
bahkan global.
Keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang
berada di Papua sama sekali tidak memberikan keuntungan pada masyarakat
sekitarnya. Freeport sebagai pengelola hanya ‘menyuap’ masyarakat dengan dana
CSR (Corporate Social Responsibility) atau dana bantuan dan bina lingkungannya.
Salah satu anggota DPR yang tergabung dalam tim pemantau Otonomi Khusus Aceh
dan Papua, Irene Manibuy mengatakan, saat ini masyarakat Papua tidak
membutuhkan dana CSR. Papua butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk
pengelolaan.
“Jangan kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun,
jangan hanya CSR berdasarkan dividen hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami
butuh share dan mengatur sendiri pembangunan di sana, daerah kami,” ucap Irene
dalam rapat bersama pemerintah di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7).Jika saja
pemerintah pusat memperjuangkan hak-hak Papua dalam Freeport maka pemerintah
pusat tidak harus pusing memikirkan pembangunan Papua. Papua bisa mandiri dalam
membangun daerahnya. “Pemerintah pusat tidak akan berat menghidupi kami,”
katanya.
Bukan hanya masalah Freeport, Irene juga menyentil
pemerintah pusat yang tidak pernah memperhatikan kesehatan masyarakat di Papua.
“Kami di Papua tidak punya rumah sakit rujukan, seperti di sini ada pondok
indah, MMC yang berstandar internasional. Jadi orang Papua berobat ke Jakarta
dan ini kembali lagi pemasukan untuk Jakarta, dan untuk Papua tidak ada,”
tutupnya.
Sejak 1967 hingga kini,
PT Freeport menikmati hasil kekayaan alam di bumi cenderawasih,
Papua. Perusahaan tambang yang berafiliasi ke Freeport-McMoRan yang
bermarkas di Amerika Serikat itu tak henti menambang emas, perak, dan
tembaga.Selama hampir setengah abad kehadiran Freeport di tanah Papua
terus menerus memunculkan pelbagai masalah. Mulai dari setoran ke negara yang
dinilai masih sangat rendah, hingga pelbagai alasan menyiasati larangan ekspor
bahan mentah.
Permasalahan yang
menyangkut Freeport tidak hanya soal setoran ke negara, tapi juga
soal ketenagakerjaan dan peran perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat
Papua. Sejauh ini, hanya sebagian kecil karyawan Freeport yang
berasal dari warga Papua. Hal itu diakui sendiri oleh
petinggi Freeport Indonesia.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia
Rozik B. Soetjipto mengatakan, hanya sekitar 30 persen sampai 36 persen
pekerjaFreeport yang merupakan warga Papua.”Dari 31.000 pekerja, sekitar
30-36 persen warga Papua,” kata Rozik di Jakarta Convention Center, Rabu
(22/1).Diakuinya, Perseroan telah didesak untuk menambah jumlah pekerja yang
berasal dari Papua. Setidaknya hingga 45 persen dalam waktu lima tahun ke
depan. Desakan tersebut berasal dari Dewan Pertimbangan Presiden
(Watimpres).”Seharusnya kata dia 100 persen, bukan 30 persen,” imbuh Rozik.Dia
berdalih, Freeport memiliki standar kualitas pekerja yang harus
dipenuhi oleh siapapun yang berminat untuk bekerja di Freeport .
Rozik beralibi telah memprioritaskan warga setempat untuk menempati posisi
pekerja di perusahaan penambang emas dan tembaga tersebut.
Rendahnya peran Freeport pada warga Papua
pernah diutarakan oleh salah satu anggota DPR yang tergabung dalam
tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua, Irene Manibuy. Dia mengkritik
peran Freeport hanya sebatas CSR saja. Irene mengatakan, saat ini
masyarakat Papua tidak membutuhkan dana CSR dari Freeport . Papua
butuh memperoleh komposisi saham Freeport untuk pengelolaan. “Jangan
kami hanya dikasih CSR Rp 1,3 triliun, jangan hanya CSR berdasarkan dividen
hanya 1 persen dari pendapatan kotor. Kami butuh share dan mengatur sendiri
pembangunan di sana, daerah kami,” ucap Irene beberapa waktu lalu. Lembaga
swadaya Kontras dua tahun lalu pernah melansir laporan fasilitas
pekerja Freeport di lokasi tambang yang sangat memprihatinkan.
Misalnya kamar karyawan yang kecil, tapi diisi lima sampai enam orang. Pekerja
pun kerap mengeluh, lantaran remunerasi pegawai Indonesia tidak sama dengan
sistem yang diterapkan Freeport-McMoRan di AS atau negara lain. Di
cabang Freeport lain, upah karyawan berkisar USD 20-230 per jam.
Sedangkan di Indonesia, sempat hanya USD 3 per jam.
ANALISIS
DAN PEMBAHASAN
Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development), definisi
pembangunan berkelanjutan menurut The World Commission On Environment and
Development yang lebih dikenal dengan The Brundtland Comission, bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan
manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam
memenuhi kebutuhan mereka (Solihin: 2009).
The Brundtland Comission dibentuk untuk
menanggapai keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia
terutama menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam
yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak
kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan
pembangunan sosial. Oleh karenanya, konsep sustainability development dibangun
diatas tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya,
Ketiga pilar tersebut adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, sebagaimana
ditegaskan kembali dalam The United Nation 2005 World Summit Outcome
Document (Solihin: 2009).
Pengenalan konsep Sustainability development memberikan
dampak kepada perkembangan devinisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai
contoh The Organization for economic cooperation and Development (OECD)
merumuskan CSR sebagai “Kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta
adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian
bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa
bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus meberi perhatian
terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat”.
Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan
dengan konsepsustainability development adalah The World Business
Council for Sustainability Development. Menurut organisasi ini CSR adalah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berprilaku secara etis dan
memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para ekerja dan keluarganya demikian pula
masyarakat lokal dan masyarakat secara luas (Solihin : 2009).
Menurut World Bank (Fox, Ward dan Howard 2002:1) CSR
merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development). Dukungan sektor swasta dalam hal ini
perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosialnya adalah ketika pada tahun
2000, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UN Global Compact sebagai
salah satu lembaga yang merangkai konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini
merupakan representasi kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembanguan
yang berkelanjutan dan terciptanya good corporate citizenship (UN
Global Compact: 10). Tujuan utama yang ingin dicapainya adalah memberantas
kemiskinan, menyelesaikan masalah buta huruf, memperbaiki pelayanan kesehatan,
mengurangi angka kematian bayi, memberantas AIDS, menciptakan keberlanjutan dan
pengelolaan lingkungan, dan merangsang terciptanya kemitraan dalam proses
pembangunan
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar